Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan ZI

Watampone - Kamis, 2 November 2023. Bertempat di Ruang Hermes Hotel Helios, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bapak Drs. H. Pandi, S.H., M.H. membuka secara resmi acara Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM didampingi oleh Hakim Tinggi PTA Makassar Bapak Drs. H. Hasbi, M.H. dan Bapak Verry Setya Widyatama, S.Kom. Acara diikuti oleh 4 satuan kerja, diantara lain: Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A, Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1B, dan Pengadilan Agama Sinjai Kelas 2. Turut hadir pimpinan dari keempat satuan kerja tersebut, antara lain: Ketua Pengadilan Agama Watampone Ibu Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. Wakil Ketua Ketua Pengadilan Agama Sengkang Ibu Dewiati, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Ibu Salmirati, S.H., M.H.  Ketua Pengadilan Agama Sinjai Ibu Mudhirah, S.Ag., M.H.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.